Segera Penertiban Penyiaran Tak Berizin

Beberapa anggota KPID mengadakan rapat bersama dengan Balmon Samarinda, Balmon Balikpapan dan Polda Kaltim.. Agendanya adalah penertiban lembaga penyiaran yang tidak berizin...Lokasi penertiban di seluruh Kalimantan Timur di semua Kabupaten....berbagai sangsi telah disiapkan untuk mengantisipasi hasil penertiban sesuai surat Menteri Komunikasi dan Informasi...
Sasaran penertiban adalah lembaga penyiaran yang belum mempunyai Izin Siaran Radio dari Kominfo, belum mempunyai Rekomendasi Kelayakan dari KPID, Lembaga penyiaran yang siaran di luar kanal serta lembaga penyiaran yang mengganggu kanal lain.....Penertiban ini dipimpin oleh Balmon Samarinda melibatkan Unsur KPID, POLDA Kaltim dan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.......
Hal ini sebagai tindak lanjut dari Informasi dari Menkominfo beberapa waktu lalu...

H. Abdul Hafidz Achmad dan 63 Tahun Indonesia Merdeka

Tubuh langsing dan dengan tinggi sedang...berkulit kecoklatan...lelaki telah berumur ini bernama H. Abdul Hafidz Achmad bupati Nunukan Propinsi Kalimantan Timur....beliau bercerita tentang upaya dan harapannya agar rakyatnya memiliki pendapatan yang cukup....lahan sama...kondisi sama....mengapa orang Indonesia malah ke Malaysia??...berarti ada yang keliru di Indonesia...begitu ujarnya....Di Malaysia Sawit dapat berkembang dan berhasil memakmurkan rakyatnya...mengapa kita tidak bisa? lanjutnya...Oleh karena itu dukungan dari pemerintah pusatsangat diperlukan untuk memajukan masyarakat Nunukan...dan untuk Kebangkitan Indonesia........

KPPU Bongkar Lagi Monopoli Bidang Penyiaran dan Televisi

Rabu, 06/08/2008 18:34 WIB

Suhendra - detikFinance

Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan kembali menyelidiki kasus indikasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku bisnis bidang penyiaran dan pertelevisian.

Langkah ini perlu dilakukan setelah KPPU mendapat masukan dari rapat dengar pendapat yang dilaksanakan siang tadi.

"Penting untuk menjaga persaingan usaha, karena nanti kalau besar cenderung melakukan abuse," kata Anggota KPPU Tri Anggraeni usai acara public hearing di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (6/8/2008).

Untuk itu KPPU akan melakukan tahap monitoring, selama 90 hari kerja kedepan dengan target pada bulan November tahapan monitoring 2008 akan dirampungkan, setelah itu akan ditingkatkan menjadi pengembangan perkara. "Bisa diperpanjang selama 60 hari kerja," jelas Tri.

Tri mengaku hingga kini KPPU masih menyelidiki dan mempertimbangkan dasar apa yang akan menjadi pertimbangan KPPU untuk menentukan dasar indikasi monopoli, apakah melalui rating, kepemilikan, atau jumlah saluran yang dimiliki. "Kita masih mencari relevan market yang spesifik," ucapnya.

Sementara itu Anggota Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) Patrick Kwanto mengatakan bahwa yang paling bisa menjadi dasar utama KPPU adalah jumlah saluran atau frekuensi yang diberikan izin oleh lembaga penyiaran swasta (LPS). Sedangkan rating atau jumlah pemirsa lebih bersifat fluktuatif jadi tidak bisa menjadi pegangan.

"Jumlah seluruh saluran yang tersedia di TV di Indonesia hanya 51 saluran di Jawa 41, kalau ada yang menguasai 22 saluran artinya sudah monopoli," katanya.

Ia mengurai lebih lanjut dari kelompok MNC yaitu RCTI memiliki 16 saluran, TPI 14 saluran dan GlobalTV 5 saluran dengan total MNC seluruhnya 35 saluran. "Secara efektif menggunakan 23 saluran di Jawa. Kok pemerintah tega-teganya memberikan sebanyak itu pada segelintir pengusaha," ungkapnya.

Di tempat yang sama Sekretaris Perusahaan PT Media Nusantara Citra (MNC) Gilang Iskandar mengatakan bahwa dasar perhitungan suatu bisnis penyiaran dikatakan melakukan monopoli dengan menggunakan ukuran dari berapa jumlah siaran yang ia miliki dasarnya tidak kuat dan perlu data yang valid.

"Kebenaran data itu dari cek dari Postel, dilihat dari izin Postel. Bagaimana itu menghitung dari saluran. Kita enggak bisa bicara holding company, MNC bukan lembaga penyiaran swasta," urainya.

Ia menambahkan mengenai adanya tuduhan beberapa pihak yang mengatakan MNC melakukan monopoli informasi, itu dibantahnya dengan tegas. "Dari sisi jam siaran news itu hanya 0,2% dari siaran berita lebih rendah dari film kartun atau jauh di bawah sinetron 24%," ujarnya beralasan.
(hen/ddn)

Rakornas KPI 2008 Telah dibuka

Pada hari Rabu Tanggal 16 Juli 2008 Rakornas KPI di Batam telah dibuka oleh ketua KPI Pusat Bp. Sasa Juarsa..Rakornas kali ini diikuti sekitar 204 orang peserta terdiri dari KPI Pusat,KPID, Narasumber, tenaga ahli dan Panitia...pada malam sebelumnya diadakan ramah tamah dengan Gubernur Kepri yang di wakili oleh sekretaris Daerahnya....Rakornas ini diadakan mulai tanggal 16 Juli sampai 18 Juli 2008 di Hotel Planet Holiday Batam..

Evaluasi Dengar Pendapat Radio Kreasi Balikpapan

Tanggal 14 Mei 2008 di Gedung Biru Kaltim Post Balikpapan kemarin telah dilakukan evaluasi dengar pendapat Radio Swara Kreasi Kaltim...
Radio ini sebagian besar sahamnya dimiliki oleh dedengkot Kaltim Post yaitu Bp. Zainal Muttaqin....acara ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat seperti dari KNPI, Kepolisian, mahasiswa dan lain-lain .....
salah satu pertanyaan saya waktu itu adalah apakah pak Zainal Muttaqin pemilik saham radio swara kreasi juga memiliki saham di Radio Radar tarakan? jawaban dari management Radio swara kreasi adalah tidak.....pertanyaan ini saya ajukan adalah karena nilai bobot pemilik saham rangkap adalah lebih sedikit..........

Pengaturan KPI untuk Siaran Pilkada

Mengapa KPI perlu terlibat

KPI adalah lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Oleh sebab itu, Siaran Kampanye Pilkada di lembaga Penyiaran merupakan suatu kewenangan KPI. Oleh sebab itu, KPI menerbitkan Pedoman Siaran Kampanye Pilkada di Lembaga Penyiaran. Adapun dalam pelaksanaannya, pedoman tersebut dapat dibuat Peraturan oleh KPI Daerah. Hal ini diharapkan bahwa aspirasi dari setiap daerah yang berbeda-beda dapat tertampung aspirasinya.

Di sini sangat jelas bahwa kewenangan KPU dan KPI dalam hal Pilkada. Untuk menyamakan gerak dan langkah pengawasan terhadap keberlangsungan Pilkada, KPI di beberapa provinsi membuat MoU agar kewenangan dan tugas masing-masing dapat dijalankan secara baik.

Prinsip Dasar Pedoman

Urgensi mendasar mengapa perlu pedoman siaran kampanye di lembaga penyiaran? Pertama, menyadari bahwa lembaga penyiaran menggunakan frekuensi, yang merupakan ranah publik dan terbatas. Sesuai amanat undang-undang, bahwa pengelolaan frekuensi digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat.

Dalam kerangka diatas, lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPI menerbitkan Pedoman Siaran Kampanye Pilkada ditujukan untuk mengatur pelaksanaan kampanye di lembaga penyiaran berjalan tertib dan damai. Lembaga penyiaran merupakah wahana dan media yang strategis untuk menyampaikan visi, misi serta program-programnya para kandidat sehingga siaran kampanye Pilkada berkualitas dan mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Prinsip dasar yang dijadikan landasan pedoman antara lain:

1. Akurasi

Dengan pedoman tersebut, lembaga penyiaran dapat menyiarkan kampanye secara adil dan berimbang. Selain itu, setiap lembaga penyiaran diwajibkan untuk berpegang teguh pada prinsip akurasi, yakni menjamin kebenaran, kejelasan dari materi siaran yang akan disiarkan. Ini berarti bahwa lembaga penyiaran mempunyai kewajiban untuk menyebarkan informasi dan siaran yang berkualitas bagi rakyat. Misalnya, dalam hal sumber materi siaran, lembaga penyiaran wajib untuk menyebutkan asalnya. Agar materi siaran yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Khususnya siaran langsung, ungkapan narasumber yang tanpa bukti atau belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, pembawa acara/moderator harus melakukan verifikasi atau meminta penjelasan lebih lanjut dari nara sumber. Apabila dalam perjalanannya lembaga penyiaran terbukti menyampaikan informasi yang tidak akurat atau salah, lembaga penyiaran wajib melakukan revisi atau memberikan ruang bagi penyanggah untuk melakukan klarifikasi dengan porsi yang seimbang (baik dari segi porsi alokasi, waktu tayang, serta bobot materi siaran)

2. Prinsip keadilan

Lembaga penyiaran wajib berlaku adil, baik dari segi kecukupan alokasi waktu bagi semua kandidat untuk menyampaikan materi kampanyenya mapun informasi yang disiarkan. Rasa keadilan tersebut juga berarti pemberian alokasi kritik dan hak jawab bagi semua kandidat. Lembaga penyiaran juga harus adil dalam memperlakukan semua narasumber sesuai dengan porsi dan kapasitasnya masing-masing. Narasumber sebelum dilibatkan dalam siaran juga berhak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tema, topik, bentuk acara dan garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Selain itu Narasumber juga berhak diperlakukan dengan hormat dan santun dalam setiap program acara. Artinya, lembaga penyiaran harus berimbang, memberikan kesempatan dan peluang yang sama serta proporsional kepada semua pihak yang berkampanye.

3. Prinsip imparsialitas

Prinsip ini mewajibkan bagi setiap lembaga penyiaran untuk bersikap tidak memihak, netral dan non-partisan. Sehingga, keberpihakan lembaga penyiaran terhadap salah satu atau beberapa calon dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap prinsip ini. Dengan kata lain, lembaga penyiaran berfungsi memfasilitasi para kandidat kepala daerah untuk menyampaikan visi, misi dan tawaran program-program. Lembaga penyiaran juga wajib bersikap Independen yang berarti tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk menerima pembiayaan sponsorship program, serta blocking time (pembelian jam siar oleh kandidat yang berkampanye). Lembaga penyiaran juga dilarang memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan salah satu pihak/calon (tidak partisan) yang bersiaran.

4. Prinsip Isi Siaran

Pedoman ini juga mengatur agar lembaga penyiaran tidak berlaku menyimpang dari norma dan nilai yang berkembang. Siaran yang dilarang dalam pedoman tersebut yakni:

• bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

• menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau

• mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

• memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Selanjutnya, lembaga penyiaran dalam menyiarkan kampanye pilkada wajib memenuhi ketentuan di bawah ini :

• Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan dan suku, ras: dilarang melakukan serangan, pelecehan, penghinaan, merendahkan

• Rasa hormat terhadap hal pribadi : menghormati hak privasi, dilarang olok-olok, "pembunuhan karakter" (merendahkan martabat)

• Rasa kesopanan dan kesusilaan, kepantasan : dilarang menayangkan maki2an dan kata-kata kasar, jorok, mesum, menimbulkan efek negatif

• Rasa hormat terhadap kelompok masyarakat tertentu: berdasar pekerjaan, penyimpangan, bentuk fisik, cacat, dll. dilarang olok-olok, bahan tertawaan, dllUntuk bahasa siaran (tertulis maupun lisan),

lembaga penyiaran wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sederhana, mudah dimengerti dan tidak multiinterpretibel. Penggunaan bahasa daerah dan asing dapat digunakan selama digunakan sesuai dengan konteksnya dalam acara. Penggunaan bahasa asing dapat digunakan selama lembaga penyiaran menyediakan teks bahasa Indonesia.(SH) Sumber: www.kpi.go.id

TV Kabel Harus Izinkah??

Sabtu(5/4/08) Kemarin di Balikpapan Asosiasi TV Kabel Balikpapan menyelenggarakan Temu wicara....yang menarik dari diskusi tersebut adalah adanya penjelasan dari pihak KPI Bpk. Don Bosco Selamun yang menyatakan bahwa...bila hanya menyalurkan dari televisi berlangganan seperti Telkom vision atau indovision ...itu dapat dikatakan sebagai distributor saja dan sebaiknya menjali kontrak dengan yang bersangkutan.....tetapi bila ingin mengambil langsung melalui satelit maka harus mengajukan izin berlangganan dengan salah satu syaratnya harus ada hak siar dari providernya....dan syaratnya harus badan usaha berupa PT.....

Berkunjung Ke Komisi Indonesia Pusat ...

KPI Pusat terletak di Jalan Gajahmada...ketika saya meleawati jembatan penyebarangan sudah tampak Gedung KPI Pusat....terletak di lantai enam..dan memiliki beberapa ruangan yaitu ruangan sekretariat dan ruangan monitoring...ada beberapa informasi yang saya dapat ketika berkunjung ke kantor ini...yang akan saya paparkan di kesempatan lain.....

Klarifikasi Radio Kumala tentang Siaran Esek-esek

Hari ini saya Hery Romadan dan beberapa orang anggota KPID (Lazuardi, Amrullah,Sapto,Lilik dan Adi dari Komunikasi) melakukan verifikasi faktual atas permohonan ijin penyiarannya....selain itu juga menanyakan perihal aduan masyarakat bahwa acaranya ada yang menjurus pada esek-esek...Pihak Radio Kumala melalui Direkturnya Aji rani menyatakan bahwa topik itu sebenarnya edukasi seks secara internal manajemen sudah mengevaluasi dan telah tidak menyiarkan topik tersebut lagi.....Kami sangat menyambut baik atas tindakan Radio Kumala yang telah mengevaluasi dan telah tidak menyiarkan acara seperti itu lagi......

Lativi akan menjadi TV One...

Informasi diatas kami dapat dari Bp. Teguh Anantawikrama salah seorang pimpinan Lativi daan stafnya ketika mengadakan Silaturahim ke kantor KPID Kaltim... Bp.Teguh ini juga merupakan vice Chair,man, Permanent comitte of Telecomunication Affairs di KADIN dan juga Chief External affair Officer di PT.Sky Capital Indonesia.....di kantor KPID diterima oleh saya sendiri Hery Romadan bersama dengan salah seorang komisioner lainnya....Silaturahim ini juga sebagai ajang untuk selalu konsultasi masalah pengembangan televisi mereka...karena mereka memiliki rencana pengembangan di Balikpapan untuk menyesuaikan se sistem berjaringan sesuai yang diamanatkan perundangan....kembali ke perubahan Lativi ke TV One...kemungkinan besar mereka akan launching pada tanggal 14 Februari 2008...jadi jangan lupa nonton lativi tanggal tersebut...satu lagia...Top one akan lebih fokus ke berita sport dan hiburan.....maju terus Lativi....

RADIO DINO AKAN SEGERA MELAKUKAN EVALUASI DENGAR PENDAPAT

Radio Dino salah satu radio yang ada di Samarinda telah melalui beberapa tahapan untuk mendapat izin penyiaran....verifikasi administratif dan verifikasi faktual telah dilaksanakan dengan mulus....dan selangkah lebih maju akan melaklukan evaluasi dengar pendapat....evaluasi dengar pendapat ini merupakan preesentasi terbuka oleh pihak radio dino tentang profile penyiarannya....berbagai pihak akan diundang untuk mengkritisi hasil presentasi....dan pada akhirnya KPID akan mengadakan rapat pleno untuk memberikan penilaian agar radio mendapatkan rekomendasi kelayakan yang siap dikirim ke KPI Pusat....salut buat radio Dino....maju terus untuk penyiaran Kalimantan Timur.....

Esek-esek di Radio Kumala

Hari ini datang 2 orang yang namanya tidak kami tampilkan ke kantor KPID...mereka memberikan informasi bahwa radio Kumala menyiarkan siaran yang vulgar dan beraroma pornografi ...biasanya pkl 23.00.......informasi ini merupakan catatan berharga...dan akan coba melakukan klarifikasi...Bila ada kebetulan ada yang membaca posting ini dari pihak radio kumala silahkan memberikan responnya...informasi dari masyarakat ini segera akan saya tindak lanjuti dengan membawa issue ini ke Sidang Pleno KPID.......

Saya Baru Tau ada TOP TV

Ketika melewati Jalan Pemuda saya melihat adanya Baliho besar bertuliskan TOP TV, dari situ saya mengetahui bahwa TOP TV adalah sebuah layanan TV berlangganan....Lantas saya mencari berkas yang masuk di KPID...ternyata tidak ada satupun informasi tentang TOP TV......oleh karena itu saya akan mengkonfirmasi tentang hal ini dalam rapat Pleno anggota KPID....begitu juga anda...ketika anda ingin mengetahui apakah suatu TV kabel sudah ada ijin atau belum dapat langsung menanyakan kepada kami untuk dapat dikonfirmasi keberadaannya....